SAMUDERA NEWS— Kabupaten Pesawaran kembali menorehkan prestasi dalam bidang pelayanan publik. Tiga unit pelayanan dari kabupaten ini dianugerahi penghargaan bergengsi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam agenda audiensi bersama Wakil Menteri PANRB, Komjen Pol. (Purn) Purwadi Arianto, Kamis (24/7/2025), di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung.
Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas capaian kinerja pelayanan publik dengan predikat Pelayanan Prima (A) dan Pelayanan Sangat Baik (A−). Diserahkan langsung oleh Wamen PANRB, penghargaan ini menjadi pengakuan terhadap peningkatan kualitas birokrasi di daerah.
Dari Kabupaten Pesawaran, unit kerja yang menerima penghargaan adalah:
- Dinas Sosial, atas kinerja pelayanan sosial yang sangat baik, diterima oleh Kepala Dinas M. Zuriadi, M.H.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), untuk layanan administrasi kependudukan yang dinilai sangat baik, diterima oleh Plt. Kepala Dinas Chairuddin.
- RSUD Pesawaran, atas mutu pelayanan kesehatan yang terus meningkat, diterima oleh Direktur dr. Dian Adhitama Lubis.
Turut hadir dalam audiensi, Kepala Bagian Organisasi Setdakab Pesawaran, Dr. Hairiwira Usman, yang selama ini berperan penting dalam pembinaan sistem pelayanan publik di lingkungan Pemkab Pesawaran.
Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, menyampaikan bahwa pelayanan publik berkualitas adalah indikator utama reformasi birokrasi yang berjalan efektif. Ia menggarisbawahi pentingnya konsistensi dan inovasi yang berbasis data serta kebutuhan riil masyarakat.
“Penghargaan ini bukan akhir, tapi tantangan untuk terus menjaga standar mutu dan beradaptasi dengan dinamika masyarakat. Pelayanan publik harus mudah, cepat, dan berdampak langsung,” tegasnya.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya menyatakan bahwa Pemprov Lampung mendukung penuh peningkatan layanan publik, terutama melalui percepatan digitalisasi, sinergi lintas sektor, dan penguatan etos kerja aparatur.
“Birokrasi yang modern dan responsif hanya bisa dibangun melalui pelayanan publik yang berkualitas dan berpihak kepada rakyat,” ujar Gubernur Mirza.
Audiensi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong reformasi pelayanan publik yang inklusif, profesional, dan berkelanjutan.***
