SAMUDERA NEWS— Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan bahwa program bantuan pangan yang digulirkan pemerintah bukan sekadar agenda seremonial. Ia menyebut bantuan tersebut sebagai bukti konkret kehadiran negara dalam menjaga stabilitas pangan dan melindungi rakyat dari tekanan ekonomi.
Hal itu disampaikan Bupati Egi dalam acara Peluncuran Penyaluran Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni–Juli 2025 yang berlangsung di Kantor Bulog Cabang Kalianda, Selasa (22/7/2025).
“Ini bukan acara biasa. Ini adalah ikhtiar konkret dalam menjaga stabilitas pangan dan menghadirkan negara di tengah masyarakat. Bantuan pangan ini adalah benteng sosial,” tegas Bupati Egi.
Ia juga menyoroti dampak ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, menjadikan isu pangan sebagai persoalan strategis, yang menyangkut kedaulatan, keadilan, dan keberlanjutan.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pangan Nasional, terdapat 106.415 keluarga di Lampung Selatan yang ditetapkan sebagai penerima bantuan pangan pada 2025, menurun dari 118.916 keluarga pada 2024.
“Penurunan ini menunjukkan proses pendataan kita semakin akurat dan tepat sasaran. Bantuan ini kami pastikan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.
Bupati Egi juga mengapresiasi keputusan Presiden RI dalam menetapkan kebijakan pangan nasional.
“Ini bukan hanya soal perut. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional negara untuk melindungi rakyat. Dengan semangat Bismillah BISA, mari kita wujudkan kesejahteraan dan Lampung Selatan Maju menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Sementara itu, Pimpinan Bulog Cabang Pembantu Kalianda, Fedrial Farhan, menjelaskan bahwa bantuan pangan ini berasal dari cadangan beras pemerintah dan disalurkan ke 106.415 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 17 kecamatan se-Lampung Selatan.
“Penyaluran bulan ini mencakup alokasi Juni dan Juli, sehingga setiap KPM menerima 20 kilogram beras langsung,” jelas Farhan.
Ia juga menyampaikan bahwa Bulog hingga kini telah menyerap lebih dari 55.000 ton gabah, dengan cadangan beras mencapai 24.000 ton, berkat dukungan penuh dari Pemerintah Daerah.
“Kami pastikan stok cukup dan penyaluran dilakukan langsung ke penerima tanpa biaya alias gratis,” tandasnya.
Program ini menggunakan data resmi dari Kementerian Sosial melalui sistem DTSEN, serta dikoordinasikan dengan Badan Pangan Nasional, demi memastikan akurasi dan ketepatan sasaran bantuan.***
