SAMUDERA NEWS– Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menargetkan pendapatan daerah pada tahun 2026 mencapai Rp2,1 triliun, meski harus menghadapi tantangan berupa penurunan Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) sebesar 17,69 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, saat menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Lampung Selatan, Rabu, 12 November 2025.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua I Merik Havit dan Wakil Ketua II A. Benny Raharjo, serta dihadiri jajaran Forkopimda, pejabat pemerintah daerah, dan tamu undangan lainnya. Dalam rapat tersebut, berbagai strategi dan prioritas belanja daerah tahun 2026 dijelaskan secara rinci kepada seluruh anggota DPRD.
Wakil Bupati Syaiful Anwar menekankan bahwa RAPBD 2026 disusun berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Penyusunan anggaran juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Menurutnya, APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Total belanja daerah pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp2,2 triliun. Fokus belanja diarahkan pada belanja wajib pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta penanganan masalah sosial seperti stunting dan kemiskinan ekstrem. Defisit anggaran yang diproyeksikan akan ditutupi melalui pembiayaan daerah, termasuk memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan proyeksi pinjaman daerah.
Menanggapi penurunan TKD, Wabup Syaiful menyampaikan bahwa kondisi ini justru menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam menggali potensi lokal dan meningkatkan sumber pendapatan daerah secara kreatif. Ia menegaskan bahwa komitmen pemerintah tetap fokus pada pembangunan yang efisien, efektif, dan inovatif sehingga pelayanan publik tidak terganggu.
Selain itu, Wabup Syaiful menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lampung Selatan terhadap RAPBD 2026. Ia mengapresiasi seluruh kritik, saran, dan masukan konstruktif yang disampaikan sebagai bentuk kemitraan eksekutif dan legislatif yang saling menguatkan. Kolaborasi ini dinilai penting untuk menjaga check and balance dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
RAPBD 2026 juga disusun selaras dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Beberapa fokus utama meliputi digitalisasi pendapatan daerah, reformasi belanja daerah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagai fondasi daya saing daerah. Wabup Syaiful menekankan pentingnya sinergi antarinstansi pemerintah, DPRD, dan masyarakat untuk memastikan implementasi anggaran berjalan optimal dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Mengakhiri tanggapannya, Wabup Syaiful mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat kolaborasi dalam menjalankan amanah pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa Lampung Selatan harus bergerak maju, meningkatkan daya saing, dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.***
