SAMUDERA NEWS– Langkah pemerintah dalam mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk Nelayan (SPBUN) di berbagai daerah pesisir mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Provinsi Lampung, Kusairi Suwandi. Menurutnya, kehadiran SPBUN menjadi angin segar bagi ribuan nelayan yang selama ini kesulitan memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara adil dan tepat sasaran.
Apresiasi tersebut disampaikan Kusairi usai peresmian SPBUN percontohan nasional oleh Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Joko Juliantono, di Desa Marga Sari, Kecamatan Labuan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Rabu (12/11/2025). Acara peresmian tersebut dihadiri pula oleh perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertamina Patra Niaga, serta unsur pemerintah daerah dan koperasi nelayan setempat.
“SPBUN ini sangat bermanfaat karena mempermudah nelayan mendapatkan BBM subsidi secara sah dan sesuai regulasi. Dengan demikian, produktivitas dan pendapatan nelayan bisa meningkat,” ujar Kusairi Suwandi di sela kegiatan.
Ia menegaskan, kehadiran SPBUN merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi nelayan, khususnya di wilayah pesisir Lampung yang menjadi salah satu sentra perikanan terbesar di Sumatera. Selama ini, banyak nelayan harus menempuh jarak jauh untuk memperoleh bahan bakar, bahkan sering kali membeli di pasar gelap dengan harga jauh lebih tinggi.
“SPBUN akan memutus rantai distribusi ilegal dan menekan biaya operasional nelayan. Ini bukan hanya soal bahan bakar, tapi tentang keadilan ekonomi bagi mereka yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan laut,” tambahnya.
Kusairi juga menjelaskan bahwa keberadaan SPBUN tidak hanya memudahkan nelayan pesisir, tetapi juga mereka yang beroperasi hingga ke perairan lepas. Dengan infrastruktur yang terbatas, distribusi BBM selama ini sering terhambat, menyebabkan banyak kapal nelayan tidak dapat melaut secara optimal.
Selain memperjuangkan akses BBM, HNSI Lampung juga berkomitmen untuk menjadi jembatan aspirasi nelayan agar kebijakan pemerintah di sektor kelautan benar-benar menyentuh kebutuhan di lapangan. “Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai regulasi dan tepat sasaran,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Kusairi juga menyerukan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM dan Kementerian Koperasi dan UKM, untuk memperluas pembangunan SPBUN di berbagai wilayah pesisir Lampung. Ia menilai, program ini sangat potensial dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan serta membangkitkan ekonomi maritim berbasis desa.
Dorong Pemerintah Tambah SPBUN dan Akses Permodalan
Tak hanya menyoroti soal energi, Kusairi juga menyinggung persoalan klasik yang dihadapi nelayan, yakni sulitnya mengakses permodalan usaha. Menurutnya, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan pemerintah belum sepenuhnya berpihak kepada nelayan kecil karena terkendala syarat administrasi dan jaminan.
“Kredit Usaha Rakyat sulit diakses oleh nelayan. Karena itu, kami minta Kementerian Koperasi dan UKM turut membantu mencari solusi konkret agar nelayan bisa mendapatkan akses pembiayaan usaha,” tegas Kusairi.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah menciptakan skema pembiayaan khusus untuk nelayan, misalnya melalui koperasi maritim atau lembaga keuangan mikro berbasis desa pesisir. Dengan begitu, nelayan dapat memperbaiki kapal, membeli alat tangkap modern, dan meningkatkan efisiensi produksi tanpa bergantung pada tengkulak.
Selain itu, Kusairi mendorong agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam memperkuat ekosistem ekonomi maritim nasional. “Kita minta KKP dan Kemenkop UKM bekerja sama memperbanyak pelabuhan perikanan, memperkuat koperasi, serta mempercepat realisasi program SPBUN di seluruh pesisir Lampung,” ujarnya.
Bangkitkan Ekonomi Maritim dari Desa Nelayan
Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM menegaskan bahwa pendirian SPBUN di Lampung Timur merupakan bagian dari strategi nasional untuk membangun kemandirian ekonomi maritim dari desa nelayan. SPBUN akan dikelola oleh koperasi nelayan setempat agar penyaluran BBM subsidi berlangsung transparan, akuntabel, dan memberdayakan masyarakat pesisir.
Dengan dukungan dari Pertamina Patra Niaga dan HNSI, SPBUN diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru di wilayah pesisir, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli nelayan. Dalam jangka panjang, SPBUN juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan nelayan terhadap tengkulak serta memperkuat peran koperasi dalam rantai distribusi bahan bakar dan hasil laut.
“Jika program ini diperluas ke seluruh pesisir Lampung, saya yakin ekonomi maritim akan tumbuh pesat. Nelayan bisa lebih mandiri dan pemerintah bisa lebih mudah memantau distribusi BBM agar tidak disalahgunakan,” pungkas Kusairi.
Kini, dengan berdirinya SPBUN percontohan nasional di Lampung Timur, pemerintah dan HNSI Lampung berharap ini menjadi tonggak awal kebangkitan ekonomi maritim Indonesia. Dari desa nelayan kecil, semangat kemandirian dan kesejahteraan diharapkan akan menjalar ke seluruh pesisir Nusantara.***
