SAMUDERA NEWS- Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bandar Lampung dijadwalkan memanggil Heti Friskatati untuk klarifikasi terkait laporan dugaan pelanggaran etik oleh Deni Kurniawan. Pemanggilan ini menjadi sorotan karena menyangkut penyelenggaraan proyek pendidikan dan transparansi pengelolaan dana publik di wilayah Bandar Lampung. Kasus ini penting bagi publik karena berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pendidikan dan integritas wakil rakyat.
Laporan tersebut, yang diterima BK DPRD pada Rabu, 24 Desember 2025, menyoroti dugaan penyalahgunaan wewenang, intervensi jabatan, dan keterlibatan dalam proyek revitalisasi sekolah di kota tersebut. Heti Friskatati sebelumnya juga menjadi pusat pemberitaan terkait kontroversi penyelenggaraan SMA Swasta Siger. Sekolah ini dikabarkan hendak menerima aliran dana dari pemerintah setempat, meskipun izin resmi dari Disdikbud dan DPMPTSP Provinsi Lampung belum diterbitkan pada tahun 2025.
Dalam menanggapi pemberitaan ini, Heti Friskatati meminta tim media untuk mengajukan konfirmasi langsung ke Ketua Komisi 4 DPRD, tempat ia menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Setelah itu, pesan singkat dan permintaan informasi terkait kontroversi SMA Swasta Siger tidak lagi dijawab olehnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan soal keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas pejabat publik di sektor pendidikan.
Praktisi dan pengamat menekankan pentingnya DPRD tanggap terhadap isu-isu transparansi, sesuai amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari demokrasi pembangunan, memastikan masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana pendidikan dan memastikan proyek yang dijalankan memberi manfaat nyata.
Kontroversi ini menunjukkan perlunya mekanisme pengawasan internal yang kuat di DPRD, serta langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain, publik memiliki peran dalam mendorong keterbukaan informasi, misalnya dengan mengajukan pertanyaan atau permohonan data terkait proyek pemerintah yang bersentuhan langsung dengan pendidikan.
Sampai berita ini ditayangkan, redaksi masih membuka ruang klarifikasi dari pihak Heti Friskatati dan akan mempublikasikan respon lanjutan jika tersedia. Langkah ini penting agar pemberitaan tetap seimbang dan kredibel, sekaligus memberikan informasi lengkap bagi masyarakat.***
