SAMUDERA NEWS — Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FKKS) Provinsi Lampung menyuarakan keresahan mereka dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPRD Lampung, Senin (7/7/2025). Keluhan utama datang dari minimnya perhatian pemerintah terhadap nasib sekolah swasta dan guru honorer di tengah dominasi sekolah negeri.
Kepala SMK PGRI 1 Bandar Lampung, Muhammad Iqbal Cahyadi Syah Putra, menyoroti penggunaan gedung sekolah negeri oleh Yayasan Sekolah Siger tanpa izin mendirikan bangunan sendiri.
“Sekolah Siger bentuknya yayasan, tapi menempati gedung sekolah negeri. Ini tidak sejalan dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 yang mewajibkan izin operasional dan IMB,” ujarnya.
Iqbal menilai kebijakan pemerintah kota terkesan meminggirkan sekolah swasta. Ia juga mengungkap kesulitan dalam membuka jurusan baru karena harus mendapat persetujuan lima sekolah sekitar, sementara Yayasan Siger mendapat izin dengan mudah meski belum memiliki gedung sendiri.
“Kami ini kesulitan dapat murid. Sementara guru-guru honorer kami hidupnya bergantung dari sekolah. Mohon ada solusi nyata, bukan sekadar mendengar aspirasi,” katanya tegas.
Ketua FKKS Provinsi Lampung, Syamsu Rahman, menambahkan bahwa tak ada regulasi jelas dari pemerintah yang berpihak pada kelangsungan hidup sekolah swasta.
“Kalau bicara pendidikan, kita bicara nasib guru juga. Sekarang banyak guru bersertifikasi pun jadi pengangguran. Mau menangis rasanya,” keluh Syamsu dengan nada emosional.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi V DPRD Lampung Budhi Condrowati menyatakan perlunya regulasi yang menciptakan keadilan antara sekolah negeri dan swasta.
“Sekolah negeri tetap harus jalan, tapi sekolah swasta juga jangan ditinggalkan. Kita harus duduk bareng dengan Dinas Pendidikan untuk merancang kebijakan PPDB yang adil,” jelas Budhi.
Ia juga menyoroti ketimpangan dalam penerimaan siswa baru. “Ada SMK negeri yang terima lebih dari 800 siswa baru, butuh 20 kelas. Idealnya satu sekolah hanya memiliki 10–12 rombel, dengan maksimal 36 siswa per kelas,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota DPRD lainnya, Muhammad Junaidi, menilai persoalan ini juga harus dilihat dari sisi manajemen sekolah swasta.
“Kita harus jujur, metode pendidikan dan strategi pemasaran sekolah swasta juga penting. Sebab saya belum dengar sekolah Islam Terpadu kekurangan murid,” ujarnya.
Diskusi tersebut diharapkan menjadi titik awal perumusan kebijakan pendidikan yang inklusif dan adil, agar sekolah swasta tetap memiliki ruang tumbuh dalam ekosistem pendidikan di Lampung.***
