SAMUDERA NEWS – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menegaskan komitmennya menjadikan data sebagai “kompas pembangunan” yang akan menjadi pondasi utama dalam setiap perumusan kebijakan daerah. Hal ini disampaikan dalam acara Peluncuran Buku dan Sosialisasi Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang berlangsung di Ballroom Swiss-Belhotel, Bandar Lampung, Senin (29/9/2025).
Acara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional (HSN) 2025 dan dihadiri jajaran pejabat pemerintah, akademisi, perwakilan dunia usaha, media, serta masyarakat sipil. Tidak hanya sebatas peluncuran buku, kegiatan ini juga dirangkai dengan diskusi publik yang membahas pentingnya literasi statistik dalam mendorong pembangunan berbasis data.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, hadir mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Dalam sambutan tertulis yang dibacakannya, Gubernur menegaskan bahwa data bukan hanya milik kalangan akademisi atau teknokrat, tetapi juga milik masyarakat luas. “Dengan data kita melangkah, wujudkan Lampung yang sejahtera dan maju. Data bukan hanya milik para ahli, tetapi milik semua orang,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, BPS Lampung meluncurkan tiga buku penting yang diharapkan mampu memperkuat literasi statistik di daerah. Ketiga buku tersebut adalah “Cerita di Balik 12 Indikator Statistik”, “Statistik Terpisah: Tren dan Insight Data BPS”, serta “Potret Kemiskinan di Provinsi Lampung”. Buku-buku ini tidak hanya menyajikan angka, melainkan juga narasi yang mudah dipahami, sehingga masyarakat bisa mengerti makna di balik data.
Sekdaprov menilai kehadiran buku-buku tersebut sangat relevan, terutama untuk mendukung perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. “Buku ini sangat penting sebagai referensi bagi pemerintah daerah agar program-program yang dirancang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan,” katanya.
Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menegaskan pihaknya berkomitmen menghadirkan data yang akurat, mudah dipahami, dan berdampak nyata terhadap pembangunan. Menurutnya, data hanya akan bermakna bila dimanfaatkan secara luas oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, swasta, hingga masyarakat umum. “Kami tidak hanya menyajikan angka, tetapi juga cerita agar data benar-benar bisa dimaknai dan dijadikan dasar kebijakan,” ujarnya.
Ahmadriswan mencontohkan, pengukuran tingkat kemiskinan tidak cukup hanya dilihat dari pembangunan fisik atau infrastruktur, tetapi juga dari pola konsumsi masyarakat. Karena itu, ia menekankan pentingnya kebijakan berbasis data BPS agar pembangunan berjalan lebih konvergen dan tepat sasaran. “Pemerintah daerah jangan hanya membangun yang terlihat, tapi juga yang terukur,” tegasnya.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada April hingga Juni 2026. Fokus utama sensus ini adalah memotret pelaku usaha di luar sektor pertanian, mulai dari skala kecil hingga besar. Hasil sensus akan menjadi pondasi perencanaan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. “Kami hanya mencatat apa yang disampaikan responden. Karena itu, partisipasi semua pihak sangat menentukan kualitas data yang kelak akan menjadi catatan sejarah,” jelas Ahmadriswan.
Sebagai tanda dimulainya agenda penting ini, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan bersama Kepala BPS Lampung melakukan pemukulan gong, disertai penyerahan simbolis tiga buku statistik kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Momen tersebut menandai sinergi antara BPS dan Pemprov Lampung dalam memperkuat budaya literasi data di daerah.
Pemerintah Provinsi Lampung berharap dengan meningkatnya literasi statistik, kolaborasi lintas sektor dapat semakin solid. Sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat diyakini mampu memastikan bahwa data tidak berhenti hanya sebagai laporan, melainkan benar-benar menjadi dasar perumusan kebijakan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
Dengan landasan data yang kuat, Lampung menargetkan akselerasi pembangunan menuju provinsi yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. Harapan besar diletakkan pada Sensus Ekonomi 2026 yang diyakini akan menjadi pijakan penting dalam menyusun arah pembangunan daerah lima hingga sepuluh tahun mendatang.***
