SAMUDERA NEWS – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Persero Regional Lampung membuka ruang dialog strategis bersama Ikatan Jurnalis Provinsi (IJP) dalam pertemuan audiensi yang berlangsung hangat dan konstruktif, Selasa (20/5/2025).
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh General Manager Pelindo Lampung, Imam Rahmayadi, dan dihadiri pengurus IJP, antara lain Dewan Pakar Wan Elka, Sekretaris IJP Budi Bowo Laksono, Bendahara Septiani, serta sejumlah kepala divisi.
Dalam sambutannya, Imam Rahmayadi menyampaikan apresiasi atas kunjungan IJP serta pentingnya membangun komunikasi yang sehat antara BUMN strategis dan insan pers lokal.
“Media adalah mitra penting dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada publik. Kami menyadari bahwa peran pelabuhan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman dan dukungan masyarakat. Di sinilah media berperan vital,” ujar Imam.
Imam juga membuka peluang kerja sama jangka panjang dengan IJP, mulai dari publikasi kegiatan, penyebaran informasi strategis, hingga pelatihan peningkatan kapasitas jurnalis di bidang kepelabuhanan.
Senada, Kepala Humas Pelindo Lampung, Mailendra Amurwabumi, menambahkan bahwa Pelindo ingin menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan edukatif. “Pelabuhan adalah objek vital nasional. Media memiliki tanggung jawab besar dalam menjelaskan perannya kepada masyarakat,” ungkapnya.
Dewan Pakar IJP, Wan Elka, menyambut positif keterbukaan Pelindo. Ia menilai langkah Pelindo sebagai bentuk komitmen nyata terhadap transparansi informasi. “Tak banyak perusahaan yang membuka ruang dialog seperti ini. Ini perlu menjadi contoh bagi BUMN lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris IJP, Budi Bowo, menyampaikan harapan agar audiensi ini menjadi awal dari kemitraan jangka panjang. “Kami sedang menyiapkan sejumlah program berbasis media digital seperti podcast, website, dan kanal medsos. Kami berharap Pelindo bisa turut berpartisipasi dalam ruang-ruang dialog tersebut,” kata Budi.
Pertemuan ini mencerminkan semangat kolaborasi antara dunia industri dan media dalam menghadapi tantangan era digital serta kebutuhan akan informasi publik yang transparan, kredibel, dan berkelanjutan.***
