SAMUDERA NEWS– Dalam rangka pengamanan arus mudik Lebaran 2025, Polres Pringsewu menggelar apel Operasi Ketupat dengan menerjunkan 200 personel gabungan dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, hingga Pramuka. Apel yang berlangsung di Lapangan Mapolres Pringsewu pada Kamis (20/3/2025) ini menandai dimulainya operasi yang berlangsung dari 23 Maret hingga 8 April 2025.
Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunnus Saputra, yang bertindak sebagai inspektur upacara, menegaskan bahwa operasi ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kelancaran masyarakat selama periode mudik dan arus balik Idulfitri.
“Operasi Ketupat merupakan bentuk nyata kesiapan pemerintah daerah, TNI-Polri, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang akan merayakan Lebaran,” ujar AKBP Yunnus.
Fokus Pengamanan di Titik-Titik Rawan
Dalam operasi ini, petugas akan disiagakan di berbagai lokasi strategis, termasuk pos pengamanan, jalur mudik, rumah ibadah, tempat wisata, pusat perbelanjaan, serta titik-titik rawan kecelakaan dan kriminalitas. Polres Pringsewu juga mendirikan dua pos utama: Pos Pelayanan di Rest Area Pringsewu dan Pos Pengamanan di kompleks Pendopo Kabupaten Pringsewu. Kedua pos ini disiapkan untuk memberikan layanan bagi pemudik, termasuk fasilitas istirahat dan pemeriksaan kesehatan.
Selain itu, guna mengantisipasi bencana alam atau insiden darurat, Polres bersama instansi terkait telah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, seperti kendaraan operasional, perahu, alat penyedot air, serta perlengkapan penanganan lainnya.
Tagline “Mudik Aman, Keluarga Nyaman”
Mengusung tagline “Mudik Aman, Keluarga Nyaman”, Kapolres Pringsewu mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan memanfaatkan layanan call center Polri 110 apabila menghadapi gangguan keamanan atau kendala di perjalanan. Layanan ini dapat diakses gratis selama 24 jam oleh seluruh operator telekomunikasi.
Apel pasukan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Pringsewu Andi Purwanto, Pabung Kodim 0424/TGMS Kapten Inf P. Rachmat, para kepala OPD, perwakilan Jasa Raharja, serta sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan.
(Wid)
