SAMUDERA NEWS – Publik kembali digemparkan dengan mencuatnya dugaan skandal penjualan aset negara oleh mantan Direktur Utama PT Wahana Raharja. Kasus ini disebut-sebut dilakukan secara senyap kepada pihak swasta, hingga akhirnya mencuat ke permukaan dan menuai sorotan tajam. Praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan publik, Hendri Adriansyah, dengan tegas menyatakan bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan hilang begitu saja tanpa ada transparansi dan kejelasan hukum.
Menurut Hendri, Pemerintah Provinsi Lampung selaku pemilik saham terbesar di PT Wahana Raharja wajib turun tangan. Ia menegaskan, meski telah dilakukan pergantian pimpinan dengan menunjuk Asep Muzaki sebagai Direktur Utama baru, langkah itu belum cukup untuk menjawab keresahan publik.
“Pergantian Dirut bukan solusi final. Kasus ini harus dibuka seterang-terangnya. Pemprov Lampung harus berani transparan, sebab yang dipertaruhkan bukan hanya aset negara, tapi juga kepercayaan rakyat,” ujar Hendri, Minggu, 21 September 2025.
Desakan Audit Independen dari Lembaga Resmi
Hendri menilai kasus dugaan penjualan aset ini sudah masuk kategori serius dan berpotensi menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu, ia mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahkan auditor independen segera turun tangan melakukan audit menyeluruh.
“Tidak bisa hanya selesai di pergantian pimpinan. Harus ada audit investigatif. Publik berhak tahu, kenapa aset bisa dijual, siapa yang diuntungkan, dan berapa kerugian negara. Jangan sampai kasus ini menguap tanpa ada kepastian hukum,” tegasnya.
Ia menambahkan, audit tersebut juga penting untuk memastikan tata kelola BUMD di Lampung berjalan sesuai aturan. Jika dibiarkan tanpa pengawasan, bukan tidak mungkin kasus serupa akan kembali terulang di masa depan.
Momentum Bersihkan BUMD dari Skandal
Menurut Hendri, momentum pergantian pucuk pimpinan seharusnya dijadikan langkah awal untuk membenahi secara total manajemen BUMD. PT Wahana Raharja disebut hanya salah satu contoh, sedangkan dugaan ketidakberesan bisa saja terjadi di BUMD lain di Provinsi Lampung.
“Pergantian Dirut itu memang penting, tapi jangan dijadikan alasan untuk menutup kasus lama. Justru ini kesempatan bagi Pemprov untuk menunjukkan keseriusan dalam membersihkan BUMD dari praktik kotor. Audit menyeluruh harus dilakukan, tidak hanya di Wahana Raharja, tapi di semua BUMD,” jelasnya.
Ujian Transparansi Pemerintah Provinsi Lampung
Skandal ini kini menjadi ujian besar bagi Pemprov Lampung. Publik menantikan langkah tegas dan transparan dari Gubernur serta jajaran terkait. Sebab, jika kasus ini dibiarkan tanpa audit dan pengungkapan, dampaknya tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan.
Hendri menekankan, ketertutupan dalam kasus ini justru bisa memperburuk citra Pemprov Lampung di mata publik. “Kalau dibiarkan, masyarakat bisa menilai Pemprov tidak serius mengurus BUMD. Padahal, BUMD itu dibentuk untuk mendukung pembangunan daerah, bukan jadi ladang bancakan segelintir oknum,” pungkasnya.
Kini, sorotan publik tertuju pada Pemprov Lampung: apakah berani mengusut tuntas skandal ini, atau justru memilih bungkam dan membiarkannya tenggelam seiring waktu?***
