SAMUDERA NEWS- Mengelola uang publik bernilai miliaran rupiah menuntut transparansi dan akuntabilitas tinggi. Namun, prinsip keterbukaan itu dipertanyakan di BLUD Puskesmas Segala Mider, Kota Bandar Lampung. Selama hampir sepekan, upaya konfirmasi terkait pengelolaan anggaran BOK dan BLUD senilai sekitar Rp2,8 miliar tak membuahkan hasil karena Kepala Puskesmas tak pernah berhasil ditemui.
Upaya Konfirmasi Berulang, Hasil Tetap Nihil
Tim liputan Lampung Insider berulang kali mendatangi BLUD Puskesmas Segala Mider untuk meminta klarifikasi resmi terkait realisasi dan perencanaan anggaran. Kunjungan pertama dilakukan pada Jumat, 2 Januari 2026. Saat itu, tim hanya bertemu staf pelayanan yang menyebut Kepala Puskesmas, dr. Destriana, sedang cuti bersama.
Upaya kedua dilakukan Senin, 5 Januari 2026, sekitar pukul 10.00 WIB. Kali ini, staf administrasi di depan ruang Kepala Puskesmas bersama Kepala Tata Usaha menyatakan bahwa dr. Destriana tidak berada di kantor. Pada hari yang sama, tim liputan mengajukan surat permohonan informasi berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Namun hingga Rabu, 7 Januari 2026, tak ada balasan tertulis maupun konfirmasi lisan. Tim liputan kembali mendatangi puskesmas sekitar pukul 14.30 WIB. Jawaban yang diterima tetap sama: Kepala BLUD Puskesmas Segala Mider tidak berada di tempat.
Ketika ditanya perihal tindak lanjut surat permohonan dan keberadaan Kepala Tata Usaha, dua staf administrasi menyatakan tidak mengetahui apa pun.
“Enggak tahu, kami enggak tahu,” ujar keduanya singkat, seolah ingin mengakhiri pertemuan.
Anggaran Besar, Realisasi Dipertanyakan
Kedatangan tim liputan bukan tanpa alasan. Berdasarkan data yang dihimpun, realisasi anggaran BOK dan BLUD hingga November 2025 baru mencapai sekitar 50–60 persen. Sementara itu, untuk tahun anggaran 2026, BLUD Puskesmas Segala Mider tercatat akan mengelola dana sekitar Rp2,8 miliar.
Di dalam struktur anggaran tersebut, terdapat pos remunerasi, yakni tambahan penghasilan bagi pegawai ASN maupun non-ASN. Saat tim liputan mencoba menggali informasi mengenai mekanisme dan distribusi remunerasi kepada salah satu pegawai, yang bersangkutan memilih tidak memberikan jawaban.
Selain itu, pada mata anggaran barang dan jasa, tercatat alokasi lebih dari Rp370 juta. Namun, kondisi fisik puskesmas justru menimbulkan tanda tanya. Tim liputan menemukan sejumlah fasilitas yang dinilai sudah tidak layak, seperti tempat sampah rusak, plafon jebol di beberapa titik, serta pagar penyangga ruang tunggu yang tampak berkarat.
Alokasi BOK Rp700 Juta Lebih Masih Perlu Penjelasan
Tak hanya BLUD, anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp700 juta juga menjadi fokus klarifikasi. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi mengenai realisasi, output kegiatan, maupun dampak layanan kesehatan yang dihasilkan dari dana tersebut.
Padahal, dana BOK sejatinya ditujukan untuk memperkuat layanan promotif dan preventif di tingkat puskesmas, termasuk kegiatan kesehatan masyarakat, penjangkauan, dan peningkatan kualitas layanan dasar.
DPRD dan Dinkes Diminta Turun Tangan
Dengan sulitnya mengakses informasi publik di BLUD Puskesmas Segala Mider, publik mendorong DPRD Kota Bandar Lampung dan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai prosedur, transparan, dan akuntabel.
Terlebih, pendapatan BLUD bersumber dari iuran peserta BPJS Kesehatan, APBD, serta APBN—yang seluruhnya merupakan uang publik. Tanpa keterbukaan informasi, kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar berpotensi tergerus.
Hingga berita ini dipublikasikan, redaksi masih membuka ruang klarifikasi dari pihak BLUD Puskesmas Segala Mider, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, maupun pihak terkait lainnya.***
