Pesawaran Inside – Nasib 1.715 tenaga honorer di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat masih menggantung. Hingga kini, mereka belum diusulkan untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meski pemerintah pusat telah memberikan kesempatan.
Dalam rapat virtual yang membahas pemetaan dan penataan tenaga non-ASN, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur Pj Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere. Tito mempertanyakan mengapa provinsi tersebut belum mengusulkan para honorer yang jumlahnya mencapai 1.715 orang.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat ada 1.715 tenaga honorer, tapi sama sekali tidak mendaftarkan. Ini bagaimana, Pak Ali Baham? Nanti Bapak akan tanggung jawab moral. Mereka ini mau diapakan?” tegas Tito dalam rapat tersebut.
Mendagri mengingatkan bahwa mempertahankan tenaga honorer tanpa ada upaya pengangkatan sebagai PPPK dapat menjadi temuan administrasi. Padahal, pemerintah pusat telah membuka peluang resmi bagi tenaga honorer untuk diangkat sebagai ASN melalui jalur PPPK.
Kondisi ini memicu reaksi dari masyarakat di Manokwari. Banyak yang mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan nasib honorer.
“Katanya sudah diusulkan ke pusat, tapi mana buktinya? Ini yang bicara Mendagri sendiri. Masa Mendagri mau bohong?” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Menanggapi polemik ini, Asisten II Sekda Pemprov Papua Barat, Melkias Werinussa, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan klarifikasi. Pj Sekda Papua Barat, Jacob S. Fonataba, bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat, telah bertemu dengan Kemendagri, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian PAN-RB untuk menjelaskan situasi tersebut.
“Jumlah 1.715 honorer itu memang sudah terinput di portal BKN. Sekda dan tim BKD Papua Barat sudah ke Jakarta untuk memberikan klarifikasi kepada Kemendagri, BKN, dan KemenPAN-RB,” jelas Melkias.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa angka tersebut merupakan bagian dari formasi 2023 yang sebenarnya telah mulai diproses. Dari hasil seleksi terakhir, sebanyak 1.002 orang telah dinyatakan lolos, sementara sisanya masih dalam tahap pembahasan.
Melkias mengimbau para tenaga honorer di Papua Barat untuk tetap tenang dan percaya pada proses yang sedang berjalan-jalan***
