SAMUDERA NEWS— Dunia pendidikan Kota Bandar Lampung tengah diterpa gelombang panas dua isu besar yang memantik sorotan publik. Setelah polemik izin dan tata kelola Sekolah Siger—sekolah hasil gagasan Pemerintah Kota—belum juga mereda, kini kembali mencuat kontroversi terkait Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Hj. Eka Afriana, yang diduga mengubah data identitas pribadi.
Panglima Laskar Muda Lampung, Misrul, menyampaikan kritik tajam atas kondisi ini. Ia menilai, pendidikan Kota Bandar Lampung justru tengah tercoreng oleh para pemangku kebijakan tertingginya sendiri.
“Kasus izin Sekolah Siger yang dipertanyakan sampai Kepala SMA/SMK Swasta mengadu ke DPRD itu sudah jadi tamparan. Tapi ternyata belum selesai di situ. Sekarang muncul lagi soal dugaan pemalsuan identitas kepala dinasnya sendiri,” ujarnya, Jumat (11/7/2025).
Misrul mempertanyakan kejelasan sikap dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung yang dinilai tak memberi tindak lanjut terhadap isu perubahan tahun lahir Hj. Eka Afriana.
“Orang nomor satu yang bertanggung jawab atas pendidikan di kota ini, tapi soal data dirinya saja masih jadi tanda tanya. BKD seolah diam,” katanya.
Eka Afriana sendiri mengakui bahwa terdapat perubahan pada data tahun kelahirannya. Namun, ia menyebut hal itu dilakukan oleh orang tuanya saat dirinya kecil karena sering sakit dan diyakini kesurupan. Berdasarkan kepercayaan keluarga, tahun kelahirannya pun diubah demi keselamatan.
Namun, pernyataan ini justru menimbulkan kebingungan. Pasalnya, data di ijazah Eka Afriana tetap mencantumkan tahun lahir 1970, yang bertentangan dengan klaim perubahan tersebut.
“Kalau sudah mengakui ada perubahan, seharusnya ada tindakan administratif minimal. Jabatan Kadis Pendidikan itu bukan hal sepele, ini soal moral dan rasionalitas,” lanjut Misrul.
Ia pun membandingkan dengan kebiasaan zaman dulu, di mana pergantian nama anak yang sering sakit-sakitan memang kerap dilakukan. “Tapi mengubah tahun lahir? Ini baru kali pertama saya dengar, apalagi dari seorang pejabat tinggi pendidikan,” katanya.
Misrul menilai jawaban Eka tak logis untuk seseorang yang memimpin sektor pendidikan. Ia khawatir rasionalitas dunia pendidikan justru rusak jika dipimpin oleh pejabat yang abai terhadap transparansi dan integritas.
“Pendidikan anak-anak kita itu soal akal sehat. Kalau penjelasan kepala dinasnya saja tidak rasional, bagaimana kita bisa percaya pada arah kebijakannya?” tegasnya.
Situasi ini juga mengundang pertanyaan besar terhadap kinerja dan transparansi BKD Kota Bandar Lampung. Apakah lembaga tersebut telah menyelidiki dugaan pelanggaran administrasi tersebut?
Sampai berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi ke pihak terkait untuk memastikan tindak lanjut atas dua polemik yang kini membayangi wajah pendidikan Kota Bandar Lampung.***
