SAMUDERA NEWS— Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum Gema Puan, Ridwan 98, memberikan catatan penting mengenai kinerja pemerintahan. Menurutnya, meski 90% masyarakat merasa puas terhadap kinerja Presiden, masih terdapat 10% isu krusial yang memerlukan perhatian serius dan tindakan tegas.
“Sebagai relawan dan pengamat, kami melihat ada tiga kegagalan utama yang harus segera dibenahi agar pemerintahan Presiden Prabowo semakin solid dan dipercaya publik,” ujar Ridwan 98.
1. Peristiwa Agustus Kelam
Gema Puan menilai peristiwa yang terjadi pada Agustus lalu — yang kemudian disebut Peristiwa Agustus Kelam — diduga terjadi secara terencana (by design). Hingga kini, identitas aktor intelektual yang berada di balik peristiwa ini belum terungkap. Padahal, konsekuensi hukum terhadap para pelaku utama masih sangat minim, sehingga menimbulkan pertanyaan publik mengenai penegakan hukum dan integritas aparat.
Ridwan menekankan, “Pemerintah harus memastikan kasus ini ditangani secara transparan dan tegas. Tidak ada toleransi bagi pihak yang sengaja mengganggu stabilitas bangsa.”
2. Insiden Program MBG (Makan Bergizi Gratis)
Program MBG menjadi salah satu unggulan Presiden untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah. Namun, fakta menunjukkan adanya insiden keracunan massal yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah. Insiden ini mengundang kritik tajam dari masyarakat dan organisasi relawan.
“Program unggulan seperti MBG seharusnya menjadi kebanggaan, bukan sumber masalah. Hingga kini, belum ada tindakan hukum atau evaluasi menyeluruh terhadap yayasan atau pengelola yang bertanggung jawab,” jelas Ridwan. Ia menekankan perlunya audit menyeluruh dan evaluasi ketat agar program tersebut kembali berjalan aman, sehat, dan terpercaya.
3. Evaluasi Terhadap Pembantu Presiden
Ridwan 98 menyoroti pentingnya loyalitas dan integritas para pembantu Presiden, termasuk menteri, wakil menteri, pimpinan badan negara, hingga komisaris BUMN. Menurutnya, mereka harus bekerja sepenuhnya untuk Presiden dan negara, bukan menjadi alat kepentingan pihak lain.
“Tidak ada orang yang bisa loyal kepada dua tuan. Pembantu Presiden harus benar-benar menempatkan kepentingan bangsa dan Presiden di atas kepentingan pribadi atau kelompok,” tegas Ridwan. Evaluasi ini, menurut Gema Puan, perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap jabatan publik dijalankan dengan profesionalisme dan dedikasi tinggi.
Tindakan yang Diharapkan
Ridwan 98 menegaskan, ketiga isu tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi catatan negatif bagi pemerintahan Prabowo ke depan. Ia mendesak Presiden untuk berani mengambil keputusan tegas, termasuk melalui jalur hukum dan kebijakan perbaikan.
“Sebagai relawan, kritik adalah bagian dari tanggung jawab moral kami. Kami tidak ingin hanya menjadi penjilat yang membuat APS — Asal Prabowo Senang. Kritik yang membangun justru diperlukan agar pemerintah semakin kuat dan efektif,” ujar Ridwan.
Gema Puan juga menyoroti bahwa Presiden Prabowo menghargai kritik yang konstruktif. Menurut Ridwan, hal ini merupakan bagian dari strategi membangun bangsa yang lebih baik melalui transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan terhadap masukan dari berbagai pihak.
Dalam catatan Gema Puan, satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo sejauh ini menunjukkan capaian positif, namun 10% kegagalan yang tersisa harus menjadi fokus evaluasi serius. Tiga isu utama — Peristiwa Agustus Kelam, insiden MBG, dan evaluasi loyalitas pembantu Presiden — menjadi barometer penting bagi efektivitas, integritas, dan akuntabilitas pemerintah dalam membangun kepercayaan publik.***
