SAMUDERA NEWS— Pemerintah Kabupaten Tanggamus menunjukkan komitmen serius dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Bupati Tanggamus, Agus Suranto, selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), menegaskan hal ini dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) TKPK Kabupaten Tanggamus Tahun 2025, yang digelar di Aula Kantor Bupati, Kamis (9/10/2025).
Dalam arahannya, Wabup Agus menyampaikan bahwa kemiskinan bukan hanya soal keterbatasan finansial, melainkan juga masalah akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, dan peluang pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas strategis yang melibatkan seluruh lapisan pemerintah dan masyarakat.
“Pengentasan kemiskinan adalah wujud nyata kepedulian sosial sekaligus komitmen kita untuk membangun masa depan Tanggamus yang lebih sejahtera. Setiap program yang kita jalankan harus memberikan dampak langsung dan nyata kepada masyarakat,” tegas Wabup Agus.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Tanggamus menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Pada 2024, angka kemiskinan tercatat 10,28%, turun dari 10,52% pada 2023. Hingga Triwulan II 2025, angka ini kembali menurun menjadi 10,1%, menunjukkan efektivitas program pengentasan yang telah dijalankan. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan 10,05% di akhir tahun 2025, dengan sasaran jangka panjang menekan angka tersebut hingga 8,95% pada 2030.
Untuk mendukung target tersebut, Pemkab Tanggamus telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp219,53 miliar pada APBD Murni 2025, dan meningkat menjadi Rp236,82 miliar pada Perubahan APBD 2025. Peningkatan anggaran terbesar dialokasikan di Dinas Kesehatan senilai Rp20 miliar, guna memperluas kuota PBI-BPJS dan menjamin akses kesehatan bagi masyarakat miskin.
Hingga Triwulan III 2025, realisasi keuangan mencapai Rp105 miliar atau sekitar 44,34%, sedangkan realisasi kinerja berada pada angka 45%. Artinya, masih terdapat sisa anggaran Rp131,8 miliar yang harus segera direalisasikan agar manfaat program pengentasan kemiskinan dapat dirasakan masyarakat secara optimal.
“Semakin cepat program ini dijalankan, semakin cepat pula masyarakat merasakan dampak positifnya. Ini bukan sekadar angka di laporan, tetapi perubahan nyata dalam kualitas hidup warga Tanggamus,” ujar Agus Suranto.
Selain itu, Wabup Agus mendorong sinergi lintas perangkat daerah, termasuk Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, agar seluruh program pengentasan kemiskinan berjalan serentak dan terukur. Ia menekankan perlunya koordinasi dengan tingkat pekon, sehingga program dapat menyentuh warga hingga ke akar rumput.
Wabup Agus juga menekankan peran masyarakat dalam pengentasan kemiskinan. “Pemerintah dapat menyediakan anggaran dan program, tetapi keberhasilan program ini juga tergantung partisipasi aktif masyarakat. Kita butuh warga yang proaktif, bersinergi, dan memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan lingkungan sekitar,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wabup Agus menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi secara berkala. Setiap kegiatan harus dievaluasi untuk memastikan efektivitas program, penyaluran bantuan tepat sasaran, dan pencapaian indikator pengentasan kemiskinan sesuai target.
Rakortek TKPK ini dihadiri seluruh kepala perangkat daerah terkait, camat, serta jajaran staf yang terlibat dalam program pengentasan kemiskinan. Kegiatan ini menjadi momentum bagi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat Tanggamus untuk bersatu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menekan angka kemiskinan, dan memastikan target satu digit tercapai pada 2026.***
