SAMUDERA NEWS— Pernyataan seorang wali kota di Indonesia kembali memancing gelombang kritik dan kemarahan publik. Di tengah bencana banjir bandang yang melanda Sumatera dan disebut para relawan lebih dahsyat daripada tsunami Aceh pada 2004, wali kota tersebut malah meminta ASN di wilayahnya untuk mengumpulkan pakaian bekas sebagai bantuan bagi para korban.
Instruksi itu dianggap menghina kemanusiaan dan memperlihatkan gagalnya memahami kebutuhan korban bencana besar. Pernyataan sang wali kota yang disampaikan pada 4 Desember 2025 langsung viral dan membuat banyak warga Indonesia merasa malu.
“ASN semuanya sudah mengumpulkan dana, mengumpulkan baju-baju yang masih bisa dipake, tinggal nanti kita kirimkan,” ujar sang wali kota dalam pernyataannya. Ungkapan ini memicu respon keras dari berbagai tokoh, termasuk organisasi masyarakat.
Salah satu kritik paling tajam datang dari Panglima Ormas Laskar Muda Lampung, Pangdam Misrul. Ia tanpa ragu menyebut pernyataan wali kota tersebut sebagai bentuk “sesat pikir”.
“Malu saya punya wali kota yang sesat pikir,” tegas Misrul dalam keterangannya. Ia menegaskan bahwa kritiknya bukan bersifat pribadi, melainkan murni akibat kesalahan kebijakan yang sangat krusial dan tidak sensitif terhadap kondisi kemanusiaan.
Menurut Misrul, pernyataan wali kota menjadi ironis karena sebelumnya justru menghibahkan anggaran puluhan miliar rupiah kepada instansi yang dinilai tidak mendesak dibantu. Instansi itu bahkan berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi serta kementerian—bukan di bawah pemerintah kota.
“Coba lihat konsistensinya. Ketika untuk instansi yang punya anggaran besar, justru all out memberikan hibah sampai puluhan miliar. Tapi ketika rakyat benar-benar butuh bantuan cepat, justru kita mengumpulkan baju bekas,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ia menilai tindakan itu menunjukkan kekeliruan dalam melihat skala prioritas. Di tengah kondisi darurat, ribuan warga mengungsi dalam keadaan lapar, kedinginan, dan trauma. Mereka membutuhkan bantuan yang layak, cepat, dan terkoordinasi, bukan sekadar kiriman baju bekas yang kualitasnya belum tentu memadai.
Misrul meminta masyarakat Indonesia menilai dengan jernih bagaimana kebijakan anggaran dikelola. Ia membandingkan dua realitas yang sangat kontras: puluhan miliar rupiah diberikan kepada lembaga negara yang sudah memiliki alokasi anggaran besar, tetapi korban bencana yang kehilangan rumah dan keluarga hanya ditawari pakaian bekas hasil sumbangan ASN.
“Ini bukan soal politik, ini soal kemanusiaan dan akal sehat. Warga di tenda pengungsian butuh perhatian, bukan sekadar sisa pakaian. Kebijakan seperti ini menunjukkan betapa sesatnya pola pikir pejabat tersebut,” kata Misrul.
Kontroversi ini memicu diskusi publik tentang standar sensitivitas kemanusiaan para pemimpin daerah. Banyak pengamat menilai bahwa pejabat seharusnya belajar dari pengalaman bencana sebelumnya—bahwa kebutuhan dasar korban tidak hanya pakaian, tetapi juga makanan, tempat tinggal sementara, obat-obatan, air bersih, hingga dukungan psikososial.
Sejumlah aktivis kemanusiaan juga menilai bahwa bantuan baju bekas seringkali menimbulkan masalah logistik, mulai dari kualitas yang tidak layak, volume yang berlebihan, hingga biaya distribusi yang tidak efisien. Mereka mendesak agar pemerintah daerah fokus pada bantuan yang lebih tepat sasaran dan selaras dengan standar penanganan bencana nasional.
Di sisi lain, warganet menumpahkan kemarahan dan kekecewaan mereka di media sosial. Banyak yang menyebut kebijakan wali kota tersebut menunjukkan ketidaksiapan dan kurangnya empati, terlebih ketika banjir bandang Sumatera sedang menjadi tragedi nasional yang membutuhkan respon cepat dan profesional.
Kontroversi ini menjadi pengingat penting bahwa setiap pernyataan pejabat publik harus selaras dengan nilai kemanusiaan dan kebutuhan korban bencana. Di tengah situasi darurat, prioritas bukan sekadar simbol kepedulian, tetapi tindakan nyata yang memberikan manfaat langsung dan bermartabat bagi mereka yang sedang berjuang menyelamatkan hidup.***
