SAMUDERA NEWS— Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, menggagas integrasi kepelabuhan wisata berkelanjutan di Ketapang, Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.
Inisiatif ini dimulai sejak Sabtu, 31 Mei 2025, sebagai respons atas tingginya aktivitas wisata di wilayah pesisir Pesawaran. Tujuannya tak hanya memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran, tapi juga menjaga lingkungan serta memperkuat peran masyarakat lokal dalam membangun pariwisata berbasis kearifan lokal.
“Dari 39 pulau yang ada di Pesawaran, tujuh di antaranya menjadi destinasi unggulan yang akan dikelola secara ketat dan edukatif. Kebijakan inovatif diterapkan demi pengawasan dan penegakan hukum pelayaran,” ujar Kepala KSOP Kelas I Panjang, Hot Marojahan Hutapea.
Ia menekankan pentingnya membenahi sistem kepariwisataan di Desa Batu Menyan sebagai pusat pelayaran wisata, dengan memperhatikan hak dan peran masyarakat lokal demi kemandirian desa.
“Kami tengah menginventaris kapal-kapal wisata yang beroperasi. Fokusnya adalah membangun sistem pariwisata yang terstruktur dan aman,” lanjutnya.
Menurut Hot Marojahan, pengelolaan pelayaran wisata tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan keterlibatan seluruh pihak agar industri wisata laut benar-benar berkelanjutan dan memberi manfaat nyata.
Kepala Desa Batu Menyan, Syahruji, menyampaikan bahwa wilayahnya memiliki empat dermaga wisata, termasuk satu dermaga milik Pemda Pesawaran, yang menjadi titik keberangkatan kapal tradisional, kapal pas kecil, hingga kapal di atas 7 Gross Tonnage (GT).
Namun demikian, Syahruji mengakui masih banyak tantangan. Sekitar 50% dari 300-400 kapal wisata yang beroperasi di wilayah Ketapang belum memiliki sertifikasi kelaikan pelayaran.
“Untuk kapal kecil di bawah 7 GT, hampir semuanya sudah bersertifikat sejak tahun lalu. Tapi kapal besar di atas 7 GT masih banyak yang belum terdaftar,” jelasnya.
Pemerintah desa pun mendorong para pemilik kapal dan agen perjalanan wisata untuk mendaftarkan usahanya. Sinergi dengan BUMDes, lembaga desa, dan masyarakat lokal menjadi kunci keadilan dan pemerataan ekonomi.
Syahruji juga berharap KSOP Kelas I Panjang menempatkan unit kerja di Ketapang untuk mendukung pengawasan pelayaran dan mencegah kecelakaan laut akibat kapal kelebihan muatan.
Pertemuan yang difasilitasi KSOP pada 31 Mei lalu turut dihadiri berbagai pihak, mulai dari Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan Pesawaran, TNI AL, Basarnas, Satpolairud, Jasa Raharja, hingga tokoh masyarakat dan pemuda.
Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu mengangkat potensi wisata bahari Desa Batu Menyan sekaligus meningkatkan pendapatan asli desa melalui tata kelola pelabuhan wisata yang terintegrasi, aman, dan berpihak pada masyarakat.***
